Komisi III DPR RI Puji Cara Ganjar Selesaikan Konflik di Desa Wadas Purworejo

Sabtu, 12 November 2022 : 04:46



 Ganjar Saat Dengatr Pendapat dengan Komisi III DPR

Radar Pos.Com.Jakarta
---- Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo disebut telah melaksanakan 7 poin rekomendasi dari DPR RI dalam menyelesaikan konflik penambangan batu andesit di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo. Dari hasil kunjungan Komisi III DPR RI, ditemukan warga yang awalnya menolak, kini berbalik menyetujui proyek tambang dan mau menyerahkan lahannya untuk dikuasai.

Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi III DPR RI Desmond Mahesa saat Rapat Koordinasi bersama Ganjar, Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi dan Pangdam IV Diponegoro terkait pembangunan Bendungan Bener di Polda Jateng, Kota Semarang pada Jumat (11/11) siang.

"Dari catatan rekomendasi itu semuanya hampir dipenuhi oleh Pak Gubernur. Dari catatan itu kita kemarin kita di lapangan banyak menemukan hal-hal yang positif dalam melakukan penyelesaian, walaupun posisi masyarakat masih ada yang menerima dengan catatan, ada juga yang menolak," kata Desmon dalam keterangan tertulis, Jumat (11/11/2022).

Sementara itu, Ganjar menjelaskan salah satu poin dari 7 rekomendasi Komisi III DPR RI terkait pemenuhan kebutuhan warga Wadas. Dalam hal ini pihaknya telah menyalurkan sejumlah bantuan kepada masyarakat, seperti bantuan akses pendidikan bagi anak-anak dan perbaikan infrastruktur pendidikan.

"Sudah ada list yang diberikan kepada kami dan kami tindak lanjuti, ada soal pendidikan, akses pendidikan mereka warga Wadas, wabil khusus perbaikan infrastruktur yang ada di sana yang sebagian besar SD atau tsanawiyah," jelas Ganjar.

Tak hanya itu, Ganjar juga mengerahkan jajarannya untuk melakukan pendampingan dan pembinaan usaha agar warga tetap memiliki pekerjaan dan penghasilan.

Di samping itu, pihaknya juga telah menjalankan perbaikan hingga pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur. Di antaranya perbaikan talud (dinding beton), pembuatan irigasi untuk air bersih dan sanitasi, bantuan MCK, bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) hingga perbaikan jalan.


"Lalu terkait pendampingan usaha alhamdulillah sudah kita mulai lebih dulu. Kemudian perbaikan infrastruktur sudah kami lakukan, ada talud, air bersih, jalan sekarang sudah dimulai. Kemarin juga kami membuat sanitasi, MCK, rumah tidak layak huni, termasuk kesenian dan olahraga," ujar Ganjar.

Menurutnya, meski hampir seluruh warga Wadas telah menyetujui penambangan dengan adanya uang ganti untung, namun masih ada sejumlah warga yang menolak dan enggan menyerahkan lahan kuarinya.

Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya mengedepankan metode pendekatan tanpa kekerasan. Ganjar juga mencoba berdialog dengan 30 warga pemilik 42 bidang lahan kuari yang masih menolak.

"Koridor-koridor yang tidak boleh terlanggar akan terus kami kerjakan. Dan masih ada yang belum menerima maka kami melakukan pendekatan, tidak ada kekerasan dan dialog kami utamakan. Sekarang tinggal 42 bidang kurang lebih, pemiliknya 30-an. Maka kita coba dekati dan kita coba komunikasi terus menerus," ucap Ganjar.

Ganjar juga menjawab kekhawatiran warga Wadas soal penambangan yang dilakukan untuk proyek lain. Dirinya pun memastikan kebutuhan kuari di Desa Wadas hanya akan digunakan untuk Bendungan Bener.

"Perlu menghitung bahwa kebutuhan kuari yang ada di Wadas itu hanya untuk bendungan, tidak untuk yang lain. Maka tadi beberapa mengingatkan agar kepolisian ditugasi untuk mengawasi agar tidak bocor kemana-mana," ujar Ganjar.

Sementara itu, Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi mengungkapkan kepolisian akan terus mengawal penyelesaian konflik di Desa Wadas. Serta mengutamakan tindakan persuasif kepada seluruh warga.

"Kami akan melakukan pendampingan, pengawasan dalam rangka mengakselerasi pembangunan nasional, termasuk Bendungan Bener, kuari itu sendiri dan proyek vital nasional di Jawa Tengah. Para personel juga kita ingin bila terjadi suatu pelanggaran, maka cukup diingatkan, tidak perlu dilakukan suatu tindakan pidana," tutur Luthf


(R-01)

Bagikan

RadarposTV