Kasus suap 8 Kades di Demak Ditahan di LP Kedungpane Semarang

Rabu, 23 November 2022 : 04:34



8 Kades di Demak masuk mabil tahanan

Radar Pos.Com.Semarang
--- Delapan kepala desa dari Kabupaten Demak yang menjadi tersangka kasus suap seleksi calon perangkat desa akhirnya ditahan. Penahanan mereka dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Semarang. Penahanan itu dilakukan setelah ada pelimpahan dari penyidik kepolisian.

"Perkara telah dilakukan penyidikan dan berkas perkara dinyatakan lengkap (P21)," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng, Kombes Dwi Subagio dalam keterangannya, Selasa (22/11/2022).

Setelah penyerahan ke kantor Kejari Semarang, para kades itu menggunakan rompi oranye dan diangkut dengan mobil untuk ditahan di Lapas Kedungpane Semarang sementara menunggu persidangan.

"Setelah penyerahan, kami tahan dan ditempatkan di Lapas Kedungpane selama 20 hari ke depan," kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Semarang Iman Khilman di kantor Kejari Semarang.

Kasus Suap Seleksi Perangkat Desa
Untuk diketahui, delapan kepala desa tersebut adalah AS dari Desa Tambirejo, AL dari Desa Tanjunganyar, HA dari Desa Banjarsari, MJ dari Desa Mlatiharjo, MR dari Desa Medini, SW dari Desa Sambung, PR dari Desa Jatisono, dan TR dari Desa Gedangalas.

Delapan kades itu berperan mengkondisikan suap antara peserta seleksi dan panitia. Ada 16 peserta seleksi yang menyerahkan uang. Dalam kasus itu sudah ada empat orang yang sudah jadi terdakwa, yaitu dua dosen UIN Walisongo Semarang sebagai pihak ketiga, satu mantan kades dan satu oknum polisi.

"Jadi formasinya untuk kadus atau kaur Rp 150 juta, sekretaris biaya Rp 250-300 juta. Awal November 2021 dari 16 calon peserta terdiri total Rp 2,7 M kemudian diserahkan kepada tersangka yang masih sidang (IJ dan S). Kemudian diserahkan ke AF dan A (sudah terdakwa proses sidang)," jelas Dwi Subagio ketika jumpa pers di kantornya.

Para kades itu sebelumnya tidak ditahan ketika penyidikan di kepolisian karena kooperatif.


Mereka dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a dan b dan atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP.

"Hukuman penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50 juta puluh juta dan paling banyak Rp 250 juta," tegas Dwi.


(Team)
 

Bagikan

RadarposTV