DPD Nasdem Sukoharjo Mengkritisi Tuntut Pemkab Cabut dan Batalkan SE Beras ASN

Selasa, 30 Agustus 2022 : 06:21

Partai Nasdem Sukoharjo menolak

Radar Pos.Com.Sukoharjo-
-- Dewan Pimpinan Derah (DPD) Partai Nasdem Kabupaten Sukoharjo mengkritisi Surat Edaran (SE) Gerakan Membeli Beras Sukoharjo.

Pihaknya menuntut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo membatalkan SE tersebut, karena dinilai tidak adanya akuntabilitas, transparansi, dan pertanggungjawaban yang jelas.Pernyataan tersebut disampaikan Ketua DPD Nasdem Kabupaten Sukoharjo, Purwanto.


Sebelumnya, diberitakan gerakan membeli beras Sukoharjo ditujukan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) diseluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sukoharjo.Jawa Tengah.

“Kami menuntut pemkab untuk mencabut dan membatalkan surat edaran itu karena kami khawatir jika ini diberlakukan mulai 1 September 2022 ini, polemik ini akan digunakan [sebagai senjata] oleh mereka-mereka yang tidak suka dengan pemerintah Kabupaten Sukoharjo,” jelasnya dalam jumpa pers di Kantor NasDem Kabupaten Sukoharjo, Senin (29/8/2022).

Menurutnya Surat Edaran Gerakan Membeli Beras Sukoharjo cukup berbahaya pada proses mewujudkan pemerintah kabupaten yang lebih transparan.Purwanto mengatakan dalam proses penerbitan surat edaran itu dianggap menyalahi pengadaan barang dan jasa. Hal itu lantaran secara sepihak melakukan penujukan salah satu CV.

“Kami sayangkan ini pemerintah terlalu terburu-buru. Tidak berbicara dengan stakeholder yang ada. Kenapa tidak melakukan kajian dengan teman-teman dari universitas, pakar hukum, pakar ilmu pertanian. Sebaiknya bagaimana menghadapi surplus ini,” jelasnya.

“Kalau kemudian CV-nya ini nakal besok, ngakunya mengambil beras dari petani Sukoharjo, tetapi tidak, trus bagaimana?” tambahnya lagi.Menurutnya proses pengadaan barang jasa itu bersifat sukarela.

Sementara, Surat Edaran Gerakan Membeli Beras Sukoharjo itu dianggap  melanggar proses pengadaan barang jasa yang melanggar Peraturan Presiden Nomor 12/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

“Meskipun ini surat edaran tetapi di situ ada unsur pemaksaan karena harus menandatangani surat kuasa untuk pemotongan saldo rekening,” kata dia.

“Ini menimbulkan potensi tindak pidana korupsi. Sehingga DPRD tidak boleh diam karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” tuntutnya.Sementara itu, dikonfirmasi terpisah Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukoharjo, Widodo konsisten mengatakan pemerintah kabupaten hanya bersifat fasilitator.

“Sifatnya kan ini imbauan kalau memang sudah memiliki sawah sendiri dan tidak mau membeli tidak apa-apa. Mulai penyaluran ini kita harapkan per 1 September ini bisa jalan,” jelas Widodo.

“Sampai saat ini kami belum mengecek berapa jumlah yang sudah mendaftar karena kan ini masih terus berjalan,” tambahnya.

Dia mengatakan jika gerakan tersebut telah berjalan pihaknya akan melakukan evaluasi berkala, jika ada kendala tentu akan diperbaiki. Dia juga mengatakan pihaknya terbuka dalam menampung kritik dan saran terkait gerakan tersebut.

Dia juga menegaskan surat edaran tersebut bersifat imbauan dan tidak ada monopoli. Karena ketiga komponen baik CV, Perpadi maupun BUMP sudah melakukan kerja sama di luar pemkab.

Selain itu gaji ASN menurutnya bersifat pribadi sehingga pemkab tidak memiliki hak mengatur itu.

“Kalau memang ada sesuatu hal silahkan menghubungi dan mengkonfirmasi saya. Memberikan saran dan kritik akan kami tampung yang jelas Pemkab tidak memiliki hubungan kerjasama dengan ketiga komponen tersebut,” jelasnya.


Sementara Dr.BRM. Kusumo Putro, SH.MH yang juga seorang Advokat, bahwa program tersebut tidak memiliki Payung hukum hingga Cacat hukum yang artinya banyak pelanggaran terangnya.


(Team)

Bagikan

RadarposTV