Praja Sragen Gelar Rakor Tentang Tanah Bengkok

Rabu, 26 Januari 2022 : 15:23



Perangkat Desa Adakan Rapat Koordinasi tentang Perbup No 76 /2017

 

Radar Pos.com.Sragen— Persatuan Perangkat Desa (Praja) Kabupaten Sragen, menggelar rapat koordinasi yang membahas soal tanah bengkok, Selasa (25/1/2022). Mereka tetap pada sikap menolak Peraturan Bupati Sragen No. 76/2017 tentang Pengelolaan Aset Desa.


Rapat koordinasi (rakor) yang digelar di Balai Desa Ketro, Kecamatan Tanon itu diikuti seratusan perangkat desa dari seluruh Kabupaten Sragen. Rakor itu untuk menyamakan persepsi dan sikap para perangkat desa terkait aturan yang dianggap merugikan mereka. Hal yang merugikan itu adalah tanah bengkok tidak lagi dikelola perangkat desa namun dilelang.


Ketua Praja Kabupaten Sragen, Sumanto, menjelaskan ada 91 dari total 196 desa yang telah menginput data tanah bengkok pada APBDes 2022. Data tanang bengkok yang sudah dimasukkan sebagai sumber pendapatan di APBDes 2022 artinya akan dilelang. Namun banyak perangkat desa yang belum memahami ini dan tetap mengelola tanah bengkok itu sehingga bakal menimbulkan masalah di belakang.


 “Sebelum ada pertemuan seperti ini, pengertian perangkat desa, nuwun sewu, sepotong-potong,” jelasnya Sumanto juga memaparkan sejauh ini belum ada dampak apa-apa bagi desa yang tidak menginput tanah bengkok dalam APBDes masing-masing. Terlebih lagi data dalam APBDes, sebutnya, masih bisa diubah.


Minta Perbup Direvisi
Hasil rakor kemarin memutuskan mereka akan menyampaikan tuntutan agar Perbup No. 76/2017 direvisi. Praja Sragen masih ingin diberikan hak untuk mengelola tanah kas desa atau bengkok.
“Dilelang enggak dilelang yang untung siapa? Enggak ada, namun yang rugi siapa? Perangkat desa. Bupati enggak untung namun perangkat desa rugi. Ruginya harus mencari duit untuk melelang. Kalau ikut lelang melanggar hukum,” kata Sumanto.


Kepala Desa Gawan, Kecamatan Tanon, Sutrisna, menjelaskan desanya menjadi salah satu dari 91 desa yang mencatatkan tanah bengkok di APBDes 2022 sesuai surat edaran Sekretaris Daerah Sragen. Dia akan mengikuti regulasi yang berlaku termasuk nantinya melelangn pengelolaan tanah bengkok pada 2023.


“Tetapi memang yang jadi keberatan teman-teman ini kok perangkat desa dan kepala desa enggak bisa ikut lelang. Ini yang harus disikapi Pemda. Piye carane kelapa desa dan perangkat desa punya celah untuk bisa ikut lelang. Hasil lelang tinggi kan kami yang menikmati juga,” ungkapnya.


Selain itu, lanjutnya, biaya operasional pelaksanaan lelang tanah kas desa yang diambail 5 persen dari nilai lelang tanah kas desa harus dievaluasi. Nilainya dianggap terlalu besar serta teknis dan kegunaan biaya tersebut masih belum jelas.


Sutrisna berharap Perbup dievaluasi supaya lebih jelas serta memberikan kesempatan yang sama bagi perangkat desa dan kepala desa untuk ikut melelang walaupun menjadi panitia.Sebagai informasi, perangkat desa selama ini mendapatkan tunjangan dari hasil menggarap atau menyewakan tanah bengkok. Namun, dalam Perbup No. 76/2017 mengatur pengelolan tanah kas desa dilakukan dengan sistem lelang. Karena pelaksana lelang adalah perangkat desa, maka mereka tidak boleh mengikuti lelang. Ini yang diprotes.


Hasil lelang per tahun masuk APBDes dan diberikan kepada perangkat desa setiap bulannya. Perbup mengatur biaya operasional pelaksanaan lelangan bersumber dari hasil lelangan tanah kas desa sebesar 5%.


Rinciannya berupa biaya operasional panitia lelang tanah kas desa sebesar 3% dan dan biaya operasional tim pembinaan dan pengawasan tingkat kecamatan sebesar 2%.

(Team)
 

Bagikan

RadarposTV