DPR RI Komisi IV dari PKB Berikan Dana Aspirasi Rp 25 Miliar untuk Sektor Pertanian di Karanganyar

Senin, 10 Januari 2022 : 12:54



 


DPR RI Komisi IV Luluk Nur Hamida

Radar Pos.Com.Karanganyar
– Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi PKB, Luluk Nur Hamidah menyalurkan anggaran aspirasi sekitar Rp 25 miliar di sektor pertanian Kabupaten Karanganyar tahun 2021. Sedangkan total bantuan untuk 3 Dapilnya sekitar Rp 85 miliar, di tahun 2022 ini pihaknya tinggal monitoring dan penyerahan simbolis.

“Alhamdulillah, terimakasih kerjasama semua pihak. Kami tidak meminta apapun dari bantuan tersebut, kami merasa senang jika mendengar kesejahteraan petani di Karanganyar meningkat seiring perhatian dari pemerintah berupa bantuan pertanian selama kurun waktu 2 tahun ini,” terang Luluk Nur Hamidah di sela acara penyerahan bantuan pertanian, baru-baru ini.


 Bantuan sebanyak Rp 25 miliar itu terdiri sejumlah program, di antaranya Program Pangan Lestari (P2L) dengan total KWT penerima program P2L sebanyak 27 kelompok masing-masing berhak Rp50 juta, program Uppo 10 kelompok masing-masing berhak Rp 200 juta, dan kendaraan pasca panen hortikultura yakni sebanyak 5 kelompok masing-masing Rp56 juta, dan lainnya. 

Sedangkan untuk total dari tiga kabupaten, yakni Karanganyar, Sragen dan Wonogiri pada 2021 sebesar Rp 85 miliar. Di tahun 2022 ini hanya tinggal penyerahan simbolis dan monitoring dari program anggaran 2021. Saya berharap setiap program dapat berjalan dengan baik dan betul-betul bermanfaat sehingga kesejahteraan petani kita benar-benar terwujud,” tandasnya.


Ia mengatakan, evaluasi program subsidi pupuk diperlukan untuk menakar efektivitas dan efisiensinya. Selama ini, program itu justru banyak dinikmati petani yang sudah mandiri.


“Petani yang sudah tidak membutuhkan subsidi negara, seharusnya mentas dari RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). Sebab masih banyak petani belum terdata di RDKK yang membutuhkan subsidi pupuk. Mereka belum sejahtera dan membutuhkan keberpihakan pemerintah,” kata Luluk.


Ia menyebut, anggaran subsidi pupuk tiap tahun mencapai Rp35 triliun. Jika mengacu kebutuhan yang disodorkan ke kementerian pertanian, bisa mencapai dua kali lipatnya.


“Kebutuhan subsidi Rp70 triliun. Yang bisa direalisasi Rp35 triliun,” katanya.
Luluk menyebut perlu ada mekanisme validasi ulang penerima jatah subsidi pupuk.
“Sebab masih banyak yang menggunakan manfaat pupuk tidak pada tempatnya,” katanya.


(R-01)

Bagikan

RadarposTV