Sengketa Lahan Sriwedari Solo Belum Ada Titik Kejelasan , Namun Agar Bisa untuk Publik

Kamis, 25 November 2021 : 06:24



Sriwedari Solo yang jadi Sengketa
Radar Pos.Com.Solo
---Sengketa Lahan Siwedari ini telah lama, numun Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, berbeda pendapat dengan mantan Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, soal penyelesaian kasus sengketa lahan Sriwedari.


Gibran memilih menyelesaikan sengketa Lahan Sriwedari tanpa melibatkan ayahnya, Presiden Joko Widodo akrab disapa Jokowi. Ia mengaku sudah mengantongi sejumlah masukan dari berbagai pihak saat diskusi kelompok terarah yang dilakukan di The Sunan Hotel Solo, Senin (22/11/2021).


Kala itu, mantan Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, hadir dalam diskusi. Rudy, sapaan akrabnya, meminta Presiden Jokowi menerbitkan keputusan gamblang mengenai kepemilikan Sriwedari. Namun, Rudy menyampaikan tak akan menghubungi Presiden Jokowi langsung, melainkan menyerahkan pesannya lewat Wali Kota Solo.


Gibran menyampaikan persoalan tersebut bisa diselesaikan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo tanpa campur tangan presiden. Termasuk, usulan Rudy meminta Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan maupun keputusan bahwa Kawasan Sriwedari adalah milik publik, bukan perseorangan.
“Kami selesaikan sendiri saja,” kata Gibran, Selasa (23/11/2021). 


Namun, Gibran menyampaikan bahwa usulan dari sejumlah pihak, seperti Rudy maupun pakar hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Mohammad Jamin, bagus.


“Tapi kemarin masukannya bagus-bagus. [Masukan] Pak Rudy juga bagus. Pokoknya, kami berproses sesuai aturan yang ada, ya. Banyak masukan lagi. Dan, segera kami sentuh lagi biar tetap dipertahankan menjadi ruang publik untuk warga. Dibuka dulu [pagarnya] untuk kegiatan warga, enggak masalah sebenarnya,” ucap dia.


Gibran juga menjelaskan rencana penataan Pemkot Solo terhadap kawasan Sriwedari itu. Beberapa di antara, Segaran. Area tersebut mangkrak bertahun-tahun. Segaran bakal dibersihkan agar bisa dimanfaatkan sebagai ruang publik untuk kegiatan warga.


Penataan bakal dilakukan berbarengan tanpa perlu menunggu sengketa rampung. “Pokoknya sesuai masukan dari para hadirin yang ikut diskusi, pokoknya itu,” ungkapnya.


(Team)
 

Bagikan

RadarposTV