Sengketa Informasi antara PKN dengan PTUN Surabaya Secara Online Adalah Preseden Buruk

Senin, 27 September 2021 : 09:35

.

Patar Sihotang, SH.MH

Radar Pos.Com.Surabaya
-- – Ketua pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menyatakan  rencana umum pengadaan (RUP) adalah dokumen rahasia dan Informasi yang di kecualikan, pernyataan ketua pengadilan tata usaha negara surabaya yang menyatakan RUP adalah dokumen negara, menjadi parameter atau fakta bahwa negeri ini masih gelap dan tertutup tentang keterbukaan Informasi Publik, dan ini sangat berbahaya, karena Lembaga yudikatif  ini sering melakukan  persidangan sengketa 

Informasi Publik, akan berpotensi membuat putusan yang melanggar hukum dan tidak berkeadilan  demikian di sampaikan Patar Sihotang SH MH ketua PKN pusat  setelah selesai mengikuti persidangan  sengketa Informasi PKN melawan  Ketua Pengadilan Tata Usaha negara Surabaya secara Online Pada tanggal 23 September 2021 jam 10 00 WIB


Patar menyatakan, Cukup di sesalkan dan memprihatinkan, setingkat ketua pengadilan menyatakan bahwa RUP adalah Rahasia Negara .dan ini menjadi penilaian buruk bagi  Program keterbukaan atau transparansi penggunaan anggaran di negeri ini seperti yang di dengung-dengungkan oleh para penguasa dan pejabat negeri ini .


Patar menjelaskan, Bahwa RUP berdasarkan Perpres Nomor 10 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa  menyatakan Bahwa Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah Rencana yang berisi kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari APBN/APBD dari rencana Anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya (K/L/D/I) sendiri dan/atau dibiayai berdasarkan kerja sama antar K/L/D/I secara pembiayaan bersama (co-financing).


Rencana Umum Pengadaan (RUP) ini nantinya akan mempengaruhi kapan proses lelang Pengadaan Barang/Jasa bisa dimulai. Pemerintah diwajibkan untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa secara terbuka kepada masyarakat luas,


Saat Sidang

Bahwa demikian juga berdasarkan UU no 14 Tahun 2000 Tentang keterbukaan Informasi menyatakan bahwa Rencana Umum pengadaan adalah Informasi terbuka yang bisa di akses seluruh masyarakat .
 Perseteruan antara PKN dengan Ketua pengadilan tata usaha negara Surabaya ini ,berawal dari Putusan majelis hakim PTUN Surabaya yang mengalahkan PKN ,pada persidangan  PKN melawan Pemda provinsi jawa tengah dan dinas pendidikan jawa Timur. Pada putusan tersebut majelis hakim nya mengalahkan PKN dengan Pertimbangan Hukumnya, bahwa Lembaga PKN tidak di rugikan apabila Dokumen itu tidak di berikan oleh pemda prov jawa Timur, hal ini membuat Anggota PKN di seluruh Indoensia berkabung dan berduka cita dan geram bercampur kecewa dan selanjutnya PKN melakukan Kasasi ke mahkamah agung dan melakukan Uji materi keterbukaan informasi kepada ketua PTUN 

dengan cara meminta Informasi Publik tentang anggaran dan laporan pertanggung jawaban keuangan PTUN, dan ternyata pada saat PKN mengajukan Permintaan Informasi dan keberatan, ketua PTUN Surabaya tidak merespon ada 14 Point yang di minta PKN antara lain :
Bahwa sebenarnya apa yang di minta oleh PKN sesuai dengan UU no 14 Tahun 2008 dan Perki no 1 tahun 2010 adalah informasi terbuka dan wajib di berikan kepada Rakyat (PKN)


Namun menurut PKN  bahwa saat ini paradigma  dan kultur  pola pikir para Birokrasi ini masih menganggap Indonesia ini masih di suasana penjajahan belanda dan jepang, dimana rakyat itu harus menghamba ke pada Birokrasi  dan menganggap rakyat itu masih  di tatanan lapis rakyat kelas 2, sehingga sering permintaan rakyat tidak dianggap dan cendrung di sepelekan.

 Kondisi ini makin parah dan miris karena paradigma dan kultur masyarakatnya lebih dominan menganggap birokrasi adalah rajanya dan iklas di perhamba, sehingga untuk melakukan protes atau perlawan segan, malu dan bahkan takut, semakin di perparah lagi, bagaimana oknum aparat penegak hukum di perintahkan birokrasi korupsi untuk melakukan kriminalisasi  kepada aktivis atau rakyat yang berani melakukan protes atau kritik. “Ucap Patar pada saat konprensi pers di Kantor PKN pusat Jl Caman raya No 7 Jatibening Bekasi”


Tambahnya, bahwa akibat ketua PTUN melalui Kuasanya  menyatakan bahwa RUP adalah rahasia negara dan hanya Inspektorat  dan BPK RI yang bisa melihat dan mendapatkan, Maka Komisioner meminta kepada  termohon agar membuat Putusan Uji Konsekuensi terhadap status informasi publik  RUP di nyatakan rahasia negara. Ketua PTUN harus bisa membuktikan apa dasar hukumnya membuat RUP rahasia negara.


Patar mengharap  agar perseteruan PKN dan ketua PTUN dan Pernyataan Ketua PTUN yang menyatakan RUP rahasia negara, mendapat tanggapan dan perhatian dari Presiden, para menteri, DPR dan para pemimpin pemerintah  pusat/daerah , dan membuat kasus ini sebagai Atensi dalam perbaikan dan perubahan Pradigma keterbukaan dan Tranparansi benar-benar di laksanakan tidak hanya pencitraan seperti yang terjadi selama ini.


Patar Sihotang menyampaikan bahwa keterbukaan informasi dengan lahirnya UU No 14 tahun 2008 dan terbentuknya komisi Informasi adalah hasil perjuangan para pejuang reformasi dan tuntutan masyarakat yang selama zaman orde baru terkekang dan tertutup. Negara ini sudah mengeluarkan banyak anggaran yang di ambil dari pajak atau uang rakyat  untuk membiayai Lembaga Komisi Informasi dengan tujuan Transparansi di negeri ini demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dalam mencapai RAKYAT YANG ADIL DAN MAKMUR sesuai Mukadimah Pembukaan UUD’45 .


(Team)
 

Bagikan

RadarposTV