Dugaan Mark Up VMS Mobile Dinas Perhubungan Jawa Timur Layak Di Periksa Aparat Penegak Hukum. Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur Hanya MINGKEM saja.

Sabtu, 03 Juli 2021 : 22:07


VMS Mobile Dinas Perhubungan Jatim

Radar Pos.Com.Surabaya-
-- Dugaan Mark Up VMS Mobile Dinas Perhubungan Jawa Timur Tahun Anggaran 2017-2018 yang mengarah pada tindak pidana korupsi. Besaran nilai mark up cukup signifikan yakni Rp. 5.859.018.000,00.


Terkait temuan Media Radar Pos News tersebut sudah di Konfirmasi dan Klarifikasi kepada Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Jawa Timur pada tanggal 28 juni dengan nomor surat 009 / RPN-JT / 06 /  2021. Namun sampai berita naik cetak pihak Dinas Perhubungan Jawa Timur tidak memberikan klarifikasi apapun

.
Paket pekerjaan pengadaan VMS Mobile Tahun yang di menangkan PT. Giant Teknik Jaya dengan harga penawaran Rp. 4.351.318.000,00 untuk 3 unit pada Tahun Anggaran 2018 serta paket pekerjaan pengadaan VMS Mobile yang di menangkan CV. Pandu Selaras Rekadata dengan harga penawaran Rp. 4.020.500.000,00 untuk 3 unit di duga terdapat mark up yang cukup signifikan.


Berdasarkan data yang dihimpun Media Radar Pos News harga perunit VMS Mobile pada Tahun Anggaran 2017 dan 2018 dengan spesifikasi yang sama pada instansi lain pada tahun anggaran yang sama hanya berkisar Rp. 250.000.000,00 – Rp. 300.000.000,00.


Sedangkan harga dipasaran maupun distributor hanya berkisar Rp. 300.000.000, - Rp. 418.800.000,00. Jika dikalkulasikan sederhana maka untuk 3 unit pekerjaan pengadaan VMS Mobile hanya berkisar Rp. 1, 2 M.


Terkait temuan Media Radar Pos News pemerhati anti korupsi dari Sign Studies Caesar Pranawangsa mengatakan “Penyusunan HPS pada paket pekerjaan tersebut tidak  sesuai dengan peraturan, karena tanpa memperhatikan dan  mempertimbangkan ketentuan yang termuat dalam Perpres  RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada  Pasal 26 ayat (1) HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat   dipertanggungjawabkan.Hal ini juga sudah diatur dalam Perpres 54 Tahun 2010 jika proyek tersebut dilakukan pada Tahun Anggaran 2017.”


“Bila penyusunan HPS hanya didasarkan orientasi pada keuntungan serta perilaku korutif maka nilai yang muncul jauh dari harga pasaran.” Tambah Caesar.


Berbagai temuan  dan  laporan  dari  aparat  pemeriksa  banyak  menunjukkan  penyimpangan  dalam pengadaan barang dan jasa ini. Penyimpangan ini ditandai dengan banyaknya kasus penanganan tindak  pidana  mark-up  yang  ditangani  oleh  aparat  hukum, Namun hal ini masih belum membuat efek jera.


"Proyek tersebut merupakan proyek Tahun Anggaran 2017 dan 2018 namun satu hal yang tidak boleh diabaikan atas pergantian tersebut adalah bahwa pergantian penugasan atau jabatan yang ada, berkait erat pula dengan pergantian kewenangan. Pergantian kewenangan inilah yang perlu cermat diperhatikan, mengingat hal tersebut bukan sekedar berpindahnya tempat kerja seseorang, namun disertai adanya muatan tanggungjawab yang harus jelas pengalihannya.

 Jadi Pihak  Dinas Perhubungan Jawa Timur harus menjawab berbagai dugaan korupsi, bukan hanya diam saja." imbuh Caesar.


Berdasarkan informasi yang dihimpun Radar Pos News PPK yang bertanggung jawab pada penyusunan HPS yakni M.Waziruddin ST.MM. Pada saat menjabat PPK banyak sekali dugaan mark up jumbo yang dilakukan yang akan diulas Media Radar Pos edisi mendatang.


 (  Tim/Bersambung )
 

Bagikan

RadarposTV