LSM LARM - GAK 'LP POLDA Jatim' Acara Ultah Gube rnur Khofifah Indar Parawangsa

Rabu, 26 Mei 2021 : 06:18


Khofifah Gubernur Jawa timur

Radar Pos.Com.Surabaya-
-- LSM Lembaga Advokasi Rakyat Merdeka Gerakan Anti Korupsi (Larm-Gak) Tidak main main dalam menyampaikan aspirasi dan keluhan masyarakat, Resmi mengadukan perihal pesta Ultah Gubernur Khofifah ke Polda Jatim.


Adanya aduan kali ini, lantaran murni banyaknya keluhan masyarakat. Yang mana banyak resah atas pesta yang digelar di gedung Grahadi 19 Mei lalu.Dalam hal ini, Sekjen LSM Larm-Gak Baihaki Akbar, S.E.,S.H. mengadukan acara yang telah digelar Gubernur Khofifah ke Polda Jatim.


"Saya membuat aduan kesini, bahwasannya agar hukum itu tidak pandang bulu," ujar Sekjen LSM Larm-Gak (24/5/2021)."Komjen Listyo dan Sekarang Kapolri, Masyarakat membutuhkan Proses Penegakan Hukum yang menegakan keadilan"


Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bila dirinya menjabat Kapolri, proses penegakan hukum tak boleh lagi bersifat tajam ke bawah.


Menurutnya, kasus-kasus yang mengusik rasa keadilan masyarakat tidak boleh lagi ada di Polri. "Hal-hal ini tentunya ke depan tidak boleh lagi atau tentunya kasus lain yang mengusik rasa keadilan masyarakat," ucap Listyo.


Ia mengamini bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara tegas. mengingatkan bahwa penegakan hukum harus tetap dilakukan secara humanis karena masyarakat membutuhkan proses penegakan hukum yang menegakan keadilan, bukan dalam rangka memperoleh kepastian hukum.


LSM Melaporkan Ke Polisi

"Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, namun humanis. Saat ini, masyarakat perlu penegakan hukum yang menegakkan rasa keadilan bagi masyarakat, bukan penegakan hukum bukan dalam rangka untuk kepastian hukum," katanya.


Dalam kepemimpinannya, Listyo berkata, sisi-sisi itu akan menjadi fokus utama yang akan diperbaiki sehingga mampu mengubah wajah Polri yang memenuhi harapan masyarakat dengan orientasi kepentingan masyarakat berbasis hukum berkeadilan dan menghormati HAM, serta mengawal proses demokrasi.(20/1, cnn nasional).


"Sebagai negara hukum, tentunya penegakan hukum yang tidak memihak telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dimana semua orang diperlakukan sama di depan hukum. Untuk menerapkan Negara hukum, Indonesia dituntut untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip yang dijalankan oleh negara hukum. Setiap manusia berhak memperoleh keadilan, baik itu dari masyarakat maupun dari negara".


Masih Baihaki melanjutkan, acara tersebut merupakan sebuah pelanggaran. Yang mana Jawa Timur sendiri masih dalam situasi Pandemi."Jangan membuat aturan terkait pelarangan kerumunan donk, kalau akhirnya Gubernur sendiri malah mengadakan acara Ultah hingga mengundang banyak orang," imbuhnya.


Sekjen LSM Larm-Gak juga berharap kepada Sekretariat Umum (SETUM) Polda Jatim, agar bisa menindaklanjuti aduan yang sudah diterima dan ditandatangani.Ini sama yang telah menimpa kasus sebelumnya, hingga membuat Habib Rizieq ditahan. Saya yakin Polda Jatim akan profesional dalam hal ini, siapapun akan ditindak," terang Baihaki Akbar.Perlu diketahui lebih lanjut, aduan masyarakat perihal pelanggaran Prokes atas acara Ultah Gubernur Jatim, sudah diterima dan ditandatangani oleh staf SETUM Polda Jatim.

(Team)

 

Bagikan

RadarposTV