Dana Pilkada Serentak 2024 Berasal dari APBN Tiga Tahun Anggaran

Senin, 08 Februari 2021 : 06:11


KPU

Radar Pos.Com.Jakarta–
Pilkada serentak pada 2024 diselenggarakan bersamaan dengan pemilihan umum presiden, anggota DPR-RI, DPD-RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut, biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari tiga tahun anggaran, yakni 2022, 2023, dan 2024.


“Beban anggaran tentu sangat besar untuk membiayai Pemilu nasional yang bersumber dari APBN dan APBD untuk Pilkadanya,” kata anggota KPU RI Pramono Ubaid Thantowi, usai diskusi daring Pemilu dan Pilkada Borongan 2024, pada Minggu (7/2).


Sementara, pemerintah daerah akan menggelontorkan dana untuk Pilkada 2024 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada 2023 dan 2024.
“Jadi kebutuhan anggarannya akan sangat besar sekali, baik dari APBN maupun APBD,” kata Pramono.


Ia menuturkan, jadwal pemungutan suara Pilkada 2024 dalam UU Pilkada ditetapkan pada bulan November, baik pemilihan gubernur maupun pemilihan bupati/wali kota. Sedangkan, pencoblosan pemilu 24 akan berlangsung lebih dahulu pada April.



Ada juga dalam satu daerah yang melaksanakan keduanya, sehingga para pemilih akan mencoblos juga untuk Pilpres, Pileg DPR-RI, DPD-RI, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten/Kota.
Menurut Pramono, terdapat tahapan yang saling beririsan antara pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang akan berdampak kepada beban penyelenggara pemilihan.


 “Jadi dari tahapan yang beririsan tadi itu nanti akan sangat mungkin teman-teman KPUkabupaten/kota, KPU provinsi, teman-teman PPK, PPS, itu akan melakukan tahapan-tahapan yang berganti-gantian. Jadi tahapan-tahapan itu sangat berdekatan sehingga itu sangat merepotkan teman-teman penyelenggara terutama teman-teman di bawah,” katanya.


Namun, lanjut dia, Pemilu 2019 dengan lima kotak (Pilpres, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota) terbukti secara teknis melampaui batas kemampuan KPU.
Pramono pun berkaca pada penyelenggaraan Pemilu 2019 yang mengakibatkan sejumlah kecelakaan kerja pada penyelenggara ad hoc.


KPU mencatat, ada 494 petugas meninggal dunia dan 5.175 petugas jatuh sakit yang diduga karena kelelahan akibat melaksanakan tahapan pemilu 2019. Tak hanya itu, muncul masalah ketersediaan logistik, baik yang terlambat datang maupun kekurangan di tempat pemungutan suara (TPS).


Akibatnya, 705 TPS harus melaksanakan pemungutan suara ulang 2.260 TPS melakukan pemilu usulan, dan 296 TPS harus menggelar pemilu lanjutan.


“Masalah-masalah di luar teknis penyelenggaraan juga akan tetap ada. Jadi masalah pemilih juga akan tetap kesulitan memilih, partai politik akan kesulitan memilih, karena jarak yang terlalu dekat kemudian pemilu akan semakin sulit mencapai salah satu tujuan yakni pemerintahan presidensial efektif di tingkat nasional maupun lokal,” kata Pramono.

(R-01)

 

Bagikan

RadarposTV