Meningkatkan Mutu Produk Perikanan Jatim dengan Sertifikasi Halal

Rabu, 18 November 2020 : 14:47

 

Produk Kemasan

Radar Pos.Com.Surabaya-
Produk olahan hasil perikanan di Jawa Timur mengalami perkembangan yang sangat luar biasa baik jumlah produksinya maupun ragam olahan hasil perikanan  dengan berbagai teknologi pengolahan yang digunakan seperti pengasapan, pengeringan, fermentasi, pemindangan, pembekuan, pelumatan ikan dan pengalengan. Peningkatan produksi dan diversifikasi/ragam olahan tersebut harus didukung dengan jaminan mutu sesuai dengan regulasi Pemerintah dalam rangka penyediaan pangan sehat untuk masyarakat.


Mengingat produk perikanan adalah produk yang mudah mengalami kemunduran mutu (parisable foods) karena aktifitas mikro organisme, maka pemerintah menetapkan aturan khusus terkait sertifikasi jaminan mutu yang bertujuan untuk melindungi konsumen. Beberapa sertifikasi yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha produk perikanan agar bisa memasarkan produksinya khususnya untuk pasar dalam negeri (domestik) adalah sebagai berikut;


1.    PIRT
PIRT adalah singkatan dari Produk Industri Rumah Tangga. PIRT merupakan izin produksi pangan yang dihasilkan skala industri rumah tangga dengan resiko rendah, yang di tetapkan oleh BPOM (Badan pengawasan Obat dan Makanan) dengan menerbitkan nomor PIRT sebanyak 15 digit (baru) dan 12 digit (lama) yang berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk makanan dan minuman yang daya tahannya di atas 7 hari. Secara umum produk dengan ijin PIRT adalah produk dengan resiko rendah seperti produk kering (kerupuk/ keripik), serta unit proses masih menjadi satu dengan rumah tinggal. Pengurusan PIRT dapat dilakukan dengan mendaftar ke Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota setempat.

2.    Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)
 Pelaku usaha perikanan yang melakukan penanganan/ pengolahan produk perikanan, wajib mengurus sertifikat SKP ( UU 31 th 2004, jo UU 45 th. 2009). Pembinaan dalam rangka penerbitan SKP dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi setempat, sedangkan penerbitan sertifikat menjadi kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Pemen Kelautan dan Perikanan No. 17 tahun 2019). SKP mempunyai nilai A, B dan C berdasarkan hasil audit oleh pembina mutu. Pendaftaran SKP melalui sistem online : pdspkp.skp.go.id.

3.    Izin Edar MD BPOM
  Izin Edar BPOM MD adalah perizinan berupa izin edar untuk produk pangan yang diproduksi oleh industri Dalam Negeri yang lebih besar dari skala rumah tangga/ rumah produksi sudah terpisah dengan rumah tinggal, atau industri yang menghasilkan produk pangan yang  wajib memiliki Izin Edar BPOM MD. Izin ini dikeluarkan oleh BPOM RI, khususnya untuk setiap usaha yang menghasilkan produk pangan dengan resiko tinggi (bahan dasar susu, daging) menggunakan Bahan Tambahan Pangan tertentu (seperti pengawet, penguat rasa, pewarna, dll), atau mengusung klaim tertentu seperti fungsi makanan sebagai Makanan Pendamping ASI (MPASI), Makanan untuk Lansia, dan lain sebagainya. Pengurusan ijin edar MD, dengan mendaftarsecara online pada aplikasi BPOM.

4.    Halal
 Sertifikat halal merupakan sertifikat wajib bagi produk pangan yang diproduksi maupun yang beredar di Indonesia ( UU 33 tahun 2014). Sertifikat tersebut diberikan apabila sudah memenuhi kriteria halalan dan toyyiban. Pengurusan sertifikat halal dapat dilakukan dengan mendaftar di Kanwil. Kementerian Agama di Provinsi setempat.
 
5.    SNI (Standar Nasional Indonesia)
 SNI pada produk perikanan terbagi menjadi 2 ( dua), yaitu SNI wajib (mandatory) dan SNI tidak wajib (voluntary). Dasar pelaksanaannya adalah Peraturan  Menteri Kelautan dan Perikanan RI  Nomor 58/Permen-KP/2016 Tentang pemberlakuan SNI tuna dalam kemasan kaleng dan SNI  sarden dan makerel dalam kemasan kaleng secara wajib. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2016 Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan( Akhir Mei 2017 sudah berlaku SNI Wajib ).



Dengan adanya berbagai sertifikasi tersebut maka pelaku usaha perikanan tidak bisa mengolah makanan dengan seenaknya sendiri, sehingga masyarat tidak perlu khawatir akan kebersihan produksi pengolahan produk makanan olahan. Selain itu, peminat makanan produk olahan perikanan juga akan bertambah.Peran pemerintah juga sangat penting dalam meningkatkan mutu produk pengolahan perikanan. Maka pemerintah harus lebih waspada terhadap pelaku usaha yang melakukan usahanya secara kotor. 

Sehingga hal tersebut akan merusak produk perikanan di mata masyarakat.
Mengingat sebagian besar penduduk jatim beragama islam maka, pelaku usaha harus mempunyai serifikasi diatas untuk meningkatkan  mutu dan produksi. Sehingga pelaku usaha dapat mendistribusikan pproduk olahan perikan ke seluruh wilayah di jwa timur.

(*)
 

Bagikan

RadarposTV