DPR Desak Pemerintah Segera Terbitkan PP dari UU No 24/2019

Selasa, 24 November 2020 : 15:46


DPR Desak Pemerintah terkait Kekayaan Intelektual

Radar Pos.Com.Jakarta
– Pemerintah diminta segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual dan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual. Hal itu sesuai amanat Pasal 16 Ayat (2) dan Pasal 21 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekraf.

“Melalui Panja Penguatan Ekraf ini, Komisi X DPR RI hadir untuk memperkuat kembali ekraf. Salah satunya dengan mendorong pemerintah untuk menerbitkan PP tentang Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual dan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual,” ungkap Ketua Panja Penguatan Ekonomi Kreatif Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, dilansir dari laman dpr.go.id, Selasa (24/11).

 Rapat Panja ini juga mendorong pemerintah daerah untuk terus menerus melakukan penguatan ekonomi kreatif.

“Terutama dengan dukungan untuk mengeluarkan regulasi yang memberikan kemudahan terhadap pelaku ekraf dalam hal pembiayaan, infrastruktur (fisik dan IT), pemasaran, dan pendampingan untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual,” katanya.

Untuk mewujudkan ekosistem ekraf secara optimal mulai tahun 2021, Panja meminta koordinasi antar kementerian/lembaga serta pemerintah daerah dilakukan secara intensif dan efektif .

“Panja juga mendorong Deputi Bidang Kebijakan Strategi Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk melakukan sinergi dan kolaborasi dengan Kemenristek/BRIN RI dalam melakukan penelitian guna penguatan ekraf, khususnya dalam hal pengembangan Startup Inovasi Indonesia,” terangnya.

Selain itu, Ditjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI didorong untuk mendukung dan mempermudah layanan penerbitan kekayaan intelektual bidang ekraf, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar produk ekraf di seluruh Indonesia dapat terlindungi serta memperkuat nomenklatur yang mengelola bidang ekonomi kreatif di daerah.

Di samping itu, pemerintah juga didesak untuk menjamin ketersediaan bahan baku dari produk kreatif, sehingga pelaku ekraf dapat secara maksimal memproduksi, mengembangkan dan mengkreasi produk Ekraf. 

Selanjutnya Panja Penguatan Ekonomi Kreatif Komisi X DPR RI mendukung kebijakan pemerintah mengenai Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, dan Pengadaan Pemerintah untuk barang dan Jasa Ekonomi Kreatif melalui e-Katalog.

“Pemerintah juga perlu mengembangkan identitas/ikon produk ekraf ke pasar luar negeri dan merumuskan strategi pemasaran lokal dengan menjadikan jumlah masyarakat Indonesia sebagai pasar utama produk ekraf,

Bagikan

RadarposTV