Beberkan UU Omnibus Law, Anggota DPR RI PDIP Dolfie Sampai Blusukan ke Desa di Karanganyar.

Rabu, 21 Oktober 2020 : 05:49


Anggota DPR RI Komisi 11 Dolfie

Radar Pos.Com.Karanganyar-
Guna mengikis salah persepsi dimasyarakat tentang Undang-Undang UU Omnibuslaw atau UU Cipta Kerja, anggota Komisi 11 DPRRI Dolfie terjun ke desa-desa di Kabupaten Karanganyar-Jateng untuk memberikan edukasi.

Dolfie yang juga anggota Fraksi PDIP DPRRI  itu menjelaskan dibalik pro dan kontra yang jelas UU Omnibuslaw sangat dibutuhkan guna melindungi negara ini dari stagnasi perekonomian jangka menengah.

Sedangkan kepentingan jangka panjang secara makro adalah menyelamatkan perekonomian negara dari kebangkrutan.

“Kita tahu bahwa ditengah persaingan perekonomian global agar negara tetap eksis adalah memiliki anggaran yang cukup. Bukan dari hutang luar negeri secara terus-menerus tetapi mendongkrak secara massif arus investasi yakni dengan cara memberikan insentif regulasi yakni perlunya UU Omnibuslaw,” paparnya di hadapan warga Desa Jatipuro-Kecamatan-Jatipuro Karanganyar-Jateng, Senin (19/10/2020).

Anggota Badan Anggaran DPRRI itu menjelaskan kondisi anggaran rutin negara ini tidak cukup untuk membiayai kebutuhan rutin mencapai Rp 2.000 triliun.

Belum lagi untuk biaya pembangunan sehingga sejak rezim Orde Baru hingga sekarang negara selalu menambah hutang luar negeri sesuai kebutuhan situasional.

“Siklus penambahan hutang luar negeri untuk menutup kebutuhan itu terjadi sudah turun temurun berganti rezim karena anggaran negara ini tidak cukup,” ungkapnya.

Akan tetapi siklus seperti ini tidak mungkin dibiarkan terus berlangsung karena negara bisa bangkrut terbebani hutang.

Menurutnya satu-satunya jalan menghentikan siklus hutang itu adalah mendatangkan arus investasi asing secara massif ke Indonesia. Karena kalau hanya mengandalkan investasi lokal tetap saja belum mencukupi kebutuhan.

Untuk itulah, Presiden Jokowi memberikan solusi mempermudah arus investasi masuk ke Indonesia tetapi dengan satu syarat investor harus diberi kemudahan regulasi. Dengan demikian digagaslah UU Omnibuslaw.

Sebab investor menghindari Indonesia karena proses perizinan bertele-tele. Sehingga investor pilih ke Vietnam dan negara lain.

Anggota DPR RI Saat Memberikan pengarahan

Perlu diketahui tercatat setiap tahunnya tumbuh sebanyak 4 juta angkatan kerja di negeri ini membutuhkan pekerjaan, sementara kuota sudah penuh.   Perusahaan yang sudah ada saat ini sudah tidak mampu menampung.

“Melihat dampak ngeri ini Pemerintah berpikir satu-satunya solusi ya disahkanlah UU Omnibuslaw guna mengatasi ancaman kebangkrutan dan pengangguran serta dampak lainnya,” seru Dolfi.

Dolfi berharap warga di desa tidak perlu terpengaruh dengan aksi penolakan UU Omnibuslaw sebab sebuah undang-undang dibuat mesti ada plus minusnya. Akan tetapi diambil manfaat terbanyak.

Sementara itu, Wabup Karanganyar Rober Christanto dan Ketua DPRD Karanganyar yang juga hadir pada pertemuan itu mengakui apa yang dijelaskan Dolfi realistis dan solutif.

Bahkan Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jateng Sumanto mendukung penuh safari Dolfi kedesa desa agar masyarakat desa mendapat edukasi.

“Langkah seperti Dolfi tepat memberikan edukasi warga desa agar tidak termakan isu liar” kata Wabup Rober Christanto.


(R-01)

Bagikan

RadarposTV