Parlindungan Sitorus Terima Anugerah Mahkamah Agung (MA) 2020

Sabtu, 05 September 2020 : 05:53
Parlindungan Sitorus, SH.MH

Radarpos.com, Surabaya - Ketua Umum Organisasi Advokat Perkumpulan Lawyer And Legal Konsultan Indonesia Parlindungan Sitorus, SH.MH terima anugerah dari Mahkamah Agung 2020 sebagai pengguna E-court dan gugatan sederhana (GS) nomor 3 kategori Pengadilan Umum di seluruh Indonesia.

Dikonfrimasi terkait hal ini, Parlin menerangkan, bahwa bisa saja dirinya yang dinobatkan sebagai pengguna E-court dan GS nomor 1 bila tidak menggunakan E-court rekannya Minarto,SH dan Rouli Dame Marbun, SH.

“Bila saya tidak menggunakan E- court kedua rekan saya itu, ya mungkin saya yang nomor 1,” papar calon  mahasiswa doktor hukum ini.

Berdasarkan informasi yang dihimpun kru media ini, Parlindungan Sitorus, SH, MH telah telah terdaftar mengikuti program pendidikan S-3 hukum di Universitas 17 Agustus (Untag Surabaya). Parlin mengikuti pada priode pendaftaran 2021, gelombang 1, dengan formulir nomor 2031, system kuliah sore regular.

Dikonfirmasi, pria berdarah batak yang masih terlihat gagah ini membenarkan dirinya telah mendaftar untuk mengikuti program pendidikan S-3 hukum di Untag Surabaya. “Iya mas, menimba ilmu itu penting dan semoga bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.

Saat disinggung tips untuk sukses. “Jalani hidup dengan iklas, jujur dan terutama tidak pendendam. Jangan lupa doa. Mintalah kepada Tuhan Allah yang kamu percaya, niscaya akan diberikan. Tapi harus dengan niat baik,” tegah Parlin.

Untuk diketahui, Mahkamah Agung (MA) bekerjasama dengan BKPM dan Hukumonline menyelenggaraan Anugerah MA 2020. Penerima penghargaan kategori e-Court dan GS adalah pengadilan dan pengguna atau advokat.

Penghargaan ini meliputi 80 pengadilan negeri dan 54 pengadilan agama/mahkamah syar’iyah berdasarkan pembagian kelas pengadilan yang mendapat peringkat terbaik pada kategori pelaksanaan e-Court dan GS.

Selain itu, ada 10 pengadilan tata usaha negara (PTUN) yang mendapat peringkat terbaik untuk kategori e-Court. Sedangkan, anugerah untuk 10 pengguna atau advokat yang menggunakan layanan e-Court dan GS pada pengadilan negeri dan pengadilan agama/mahkamah syar’iyah.

Penghargaan juga diberikan kepada 10 pengguna atau advokat yang menggunakan layanan e-Court pada PTUN. Dari masing-masing 10 advokat pengguna layanan e-Court dan GS di tiga lingkungan peradilan itu, ada 3 advokat yang menempati juara I, II, dan I.

Salah satu Penerima Anugerah MA 2020 untuk kategori gugatan sederhana (GS) di Pengadilan Umum, Parlindungan Sitorus,SH mengapresiasi gelaran acara penghargaan ini karena sangat penting bagi advokat yang menggunakan mekanisme gugatan sederhana dan e-Court.

Pria kelahiran Medan yang menjabat Ketua Umum Perkumpulan Lawyer And Legal Konsultan Indonesia ini mengaku bersyukur dengan adanya penghargaan yang di berikan Mahkamah Agung untuk Para Penegak hukum di Peradilan.

"Alhamdulillah, saya masuk tiga besar advokat yang mengunakan mekanisme gugatan sederhana dalam mengurus perkara yang saya tangani," ujar Parlind.

Parlind menuturkan dengan adanya E-Court dan gugatan sederhana dapat dipercaya mendorong pemeringkatan kemudahan berusaha dari segi enforcing contract dengan penyelesaian perkara secara cepat.

"Bahwa dengan e-court yang efektif bisa menghemat waktu, biaya, dan tenaga para pihak dan advokat yang kerap antre cukup lama saat harus bersidang ke pengadilan, sekarang bisa di kerjakan di kantor, saya satu hari bisa 3-5 buat gugatan sederhana," tuturnya.

Lanjut Parlind, percepatan penyelesaian perkara dalam peradilan sederhana bisa mendorong efisiensi dan memberikan kepastian hukum di Indonesia.

Parlind berharap, pemberian apresiasi E-Court dan GS award kepada pengadilan dan pengguna dapat dilakukan tiap tahun. Hal ini semata-mata untuk memberikan persepsi bagi pengadilan, advokat maupun organisasi advokat bahwa penyelesaian sengketa melalui E-Court maupun peradilan sederhana turut mendukung kemudahan berusaha di Indonesia.

Sekedar diketahui, sebelumnya Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik.

PERMA tersebut memberikan payung hukum bagi implementasi aplikasi E-Court.

PERMA Nomor 3 Tahun 2018 sudah memungkinkan pengiriman berkas yang tidak hanya terbatas pada berkas gugatan, namun juga terhadap surat jawaban berupa replik, duplik, dan kesimpulan serta digunakan untuk pemanggilan para pihak secara elektronik yang telah di cabut dan diganti PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 ini dengan cakupan e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan), e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online), e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online), e-Litigation (Persidangan Secara Elektronik).

Sementara, Tata Cara Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana (Perma RI Nomor 4 Tahun 2019 ), Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 200 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.

Yang membedakan gugatan sederhana dengan gugatan ada umumnya adalah nilai kerugian materiil yang lebih khusus ditentukan pada gugatan sederhana, yakni maksimal Rp 200 juta.

Sedangkan pada gugatan pada perkara perdata biasa, nilai kerugian materiil tidak dibatasi besarnya. Di samping itu, gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal dalam lingkup kewenangan peradilan umum.

(*)

Bagikan

RadarposTV