Komisi IX DPR RI Sri Rahayu: Guru Honorer dan PTT Lebih Berhak Mendapatkan BSU

Kamis, 27 Agustus 2020 : 06:14
Komisi IX DPR RI Sri Rahayu.

Radarpos.com, Jakarta - Syarat bagi calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang diatur dalam Permenaker Nomor 14/2020 menjadi perhatian serius di Komisi IX DPR RI.

Pasalnya, hanya mereka yang menjadi peserta BP Jamsostek dan bergaji di bawah Rp 5 Juta yang akan menerima subsidi dari Pemerintah.

“Dalam ketentuan yang ada, mereka yang berhak mendapatkan BSU adalah peserta BP Jamsostek yang gajinya di bawah Rp 5 Juta, pasti perusahaan-perusahaan gede yang akan mendapatkan.

Bukan saya tidak suka mereka mendapatkan bantuan, tapi ada yang lebih berhak mendapatkan subsidi itu seperti guru honorer dan PTT yang gajinya bahkan di bawah satu juta rupiah,” ungkap Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Sri Rahayu, saat rapat kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Dirut BP Jamsostek di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8), yang dilansir dari laman dpr.go.id.

Untuk itu, Komisi IX DPR RI meminta Pemerintah lebih memperhatikan dan mencari solusi untuk pekerja yang tidak menjadi anggota BP Jamsostek, pekerja bukan penerima upah yang belum mendapatkan bantuan sosial dengan memperhatikan prinsip keadilan.

“Karena ini program mendadak yang muncul karena pandemi Covid-19, maka kami minta pemerintah melakukan diskusi mendalam sehingga mereka (bukan peserta BP Jamsostek, pekerja bukan penerima upah) yang belum mendapatkan kesejahteraan yang memadai bisa mendapatkan BLT dari pemerintah ini,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.

Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Ia menilai, masih banyak masyarakat yang bukan peserta BP Jamsostek namun sangat membutuhkan bantuan tersebut. Misalnya guru honorer di daerah-daerah terpencil hingga para pekerja informal.

“Mengacu pada data BPS, pekerja informal ada 70,49 juta orang. Sementara ini bantuan yang ada hanya untuk 15,7 juta orang dengan syarat gaji di bawah Rp 5 juta.

DPR RI Saat Sidang

Klasifikasi seperti ini kan tidak ada, tolong rakyat yang lain diperhatikan. Jangan sampai kita fokus pada sebagian kelompok dan menafikan kelompok lainnya. Adil itu artinya menyertakan warga negara sehingga kita bisa kelola negara ini dengan baik dan keuangannya tepat sasaran,” tegasnya.

Atas masukan-masukan tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan telah menerima pesan yang ingin disampaikan oleh Komisi IX DPR dan berterima kasih untuk saran dan tanggapan atas program bantuan upah.

“Kami menerima message-nya dan harus segera dicarikan jalan keluarnya,” katanya. (R-01)

Bagikan

RadarposTV