"Surat Terbuka Kepada Yth Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. Joko Widodo." DILEMA PILKADA SOLO " ANTARA CALON BONEKA DAN KOTAK KOSONG*..... Jangan ada Calon Boneka atau Ayam Sayur dalam Pilkada Solo, Rakyat Solo inginkan Demokrasi dan Pertarungan yang Sesungguhnya.

Kamis, 06 Agustus 2020 : 20:04



            
                                     Oleh :
BRM.Kusuma Putra SH.MH - ADVOCAT DPC PERADI KOTA SURAKARTA dan Inisiator GARUDA ( Gerakan Rakyat Untuk Daerah Kota Surakarta ).

Radar Pos.com.Solo - Hingga saat ini perjalanan  pilkada Solo memasuki tahapan verifikasi faktual bakal pasangan calon ( bapaslon ) jalur perseorangan Bagyo Wahyono - FX Supardjo. Jika nantinya lolos maka pasangan yang mengaku  berlatar belakang sebagai Tukang Jahit dan Ketua RW ini akan berhadapan dengan Gibran Rakabuming Raka ( *Putra Presiden Joko Widodo*) - Teguh Prakosa, (kader PDIP yang kini masih aktif sebagai anggota DPRD Kota Solo).

Substansi pemilihan ( *Pilkada* ) adalah kontestasi, namun jika ternyata bapaslon perseorangan ini tidak lolos verifikasi faktual, dan tidak ada satupun paslon di luar jago PDIP ( *Gibran-Teguh* ) hingga batas waktu yang telah ditentukan, maka waktu pendaftaran akan diperpanjang untuk menjaring minimal satu paslon lagi.

Perpanjangan masa pendaftaran itu tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor  ( *PKPU* ) 12 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pada Pasal 89 ayat (1) disebutkan, *Dalam hal sampai dengan akhir masa pendaftaran Pasangan Calon hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memperpanjang masa pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 ( tiga ) hari.*

Dengan memperpanjang masa pendaftaran diharapkan akan muncul paslon lain untuk mengupayakan pilkada tidak diikuti paslon tunggal.
 
Hanya saja, kebijakan ini pada dasarnya tidaklah menyelesaikan masalah. Sebab, waktu perpanjangan yang demikian singkat, tentu hanya dapat dimanfaatkan oleh partai politik yang memilki kursi di legislatif. Perpanjangan waktu pendaftaran, rasanya sulit untuk diikuti calon dari jalur perseorangan.

Dengan ruang terbatas, dan hanya parpol yang memiliki peluang besar melakukannya, maka perpanjangan pendaftaran tak lebih sekadar menyediakan waktu bagi terjadinya transaksi politik pragmatis parpol agar tetap mempertahankan pilkada terselenggara menghindari kotak kosong. Hal ini rawan munculnya calon boneka sebagai hasil transaksi politik.
 
Saat ini, pilkada Kota Solo berpotensi besar akan diikuti paslon tunggal karena sejumlah faktor. Diantaranya, begitu kuatnya figur paslon, yakni Gibran sudah luas diketahui berasal dari keluarga penguasa yang selama ini dikritisi karena dinasti politik serta ditopang hampir mayoritas kursi legislatif PDIP di DPRD Kota Solo.

Disisi lain, partai politik diluar PDIP yang berhak mengajukan calon, sebagian besar kecuali PKS, justru lebih memilih bergabung dengan menyatakan mendukung Gibran- Teguh daripada berkoalisi membentuk poros baru mengusung paslon sendiri.
 
Bila ketidaktersediaan figur paslon penantang Gibran- Teguh yang menjadi masalah, lalu bagaimana mungkin hal ini dapat dijawab dengan hanya memperpanjang waktu pendaftaran. Bagaimana mungkin waktu 3 hari dapat dipergunakan untuk menemukan atau menciptakan figur yang secara mengejutkan mampu mengimbangi paslon tunggal yang amat potensial untuk menang. 
 
Hal yang hampir mustahil ini sesungguhnya menuntun logika pada kepastian akan hadirnya calon boneka. Calon yang lahir dari pesanan secara instan, bukan muncul dari sebuah proses kaderisasi ataupun kontestasi yang terjadi secara alamiah dan sehat.
 
Pada gilirannya, jika kondisi ini benar - benar terjadi maka yang akan muncul tetap saja paslon *AYAM SAYUR*, di mana dibalik kemunculannya, bisa jadi ada taburan bumbu keterpaksaan membayar  *Mahar Politik* pencalonan untuk sekedar menghindari kotak kosong.
 
Jika hal itu terjadi, maka gelaran pilkada Kota Solo nanti sangat potensial menghadirkan pilkada yang penuh kepalsuan. Pura-pura pilkada, sebab pilkada tidak lagi sebagai kontestasi politik, melainkan main pilih-pilihan dalam rangka mengisi jabatan kepala daerah. Dalam konteks ini, perpanjangan pendaftaran menjadi sebuah ironi.

Disisi lain, jika nanti pilkada hanya diikuti paslon tunggal dan kemudian terpilih, maka tata kelola pemerintahan sangat rentan akan terganggu karena tidak ada kelompok oposisi yang berfungsi mengkritisi jalannya pemerintahan.

Kalau parpol-parpol yang memilki kursi DPRD berbondong - bondong mendukung paslon tunggal, lalu siapa yang akan mengawasi pemerintahan. Salah satu tata kelola pemerintah yang baik harus ada *check and balances* yang baik atau tata kelola pengawasan.

Dari permasalahan itu, kami berharap kepada Presiden Republik Indonesia dapat menerbitkan Keputusan Presiden ( *Keppres*) tentang pelaksanaan pilkada dengan paslon tunggal tanpa perpanjangan waktu pendaftaran paslon untuk mencegah potensi munculnya paslon boneka.

Mengingat saat ini pandemi Cofid 19  masih menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat, maka untuk mencegah munculnya kluster baru penularan virus akibat adanya kerumunan saat hari H pemilihan, maka sebaiknya paslon tunggal langsung ditetapkan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih melalui *Keppres*.

Karena sesungguhnya dalam pandangan kami, Keppres itu jauh lebih tepat dan solutif. Terlepas apakah pelaksanaan pilkada paslon tunggal tersebut dengan sistem kotak kosong atau tanpa pemilihan alias langsung penetapan, yang pasti tidak akan menimbulkan efek negatif yang demikian buruk.

Pilkada dengan diikuti paslon tunggal tidak akan menghadirkan boneka-boneka politik. Ini tentunya akan jauh lebih terhormat dibanding menyelenggarakan pilkada dengan diikuti salah satu paslon pesanan yang penuh kepura-puraan serta akan banyak menelan anggaran.

Kedua, jika langsung penetapan, tentunya akan banyak menghemat anggaran negara. Apalagi, saat ini tingkat ekonomi masyarakat dalam kondisi sulit akibat hantaman pandemi Covid-19 yang belum juga menunjukkan kapan akan berakhir.

Hingga saat ini Pemerintah dan para Ahli tidak ada yang menjamin Bahwa pada 9 Desember 2020 yang akan datang Pandemi Cofid 19 akan qhilang dari Negeri ini, Saya juga menilai bahwa KPU kota solo belum  siap Melaksanakan Pilkada ditengah kondisi Pandemi Cofid 19 seperti saat ini, terbukti KPU hingga saat ini belum menyampaikan Sosialisasi secara Terbuka ke Publik terkait Mekanisme dan Tata cara mensikapi bagaimana Pelaksanaan Pilkada kota Solo yang Baik dan Aman.

Serta Menjamin Gelaran Pilkada yang akan datang tidak menyebabkan Timbulnya Klaster baru persebaran Virus Cofid 19 terutama di Area pemungutan suara dan bilik suara yg Jumlahnya Ribuan titik yang tersebar di seluruh kota Solo.

*SALAM DEMOKRASI UNTUK RAKYAT INDONESIA*.

 Kusumo Putro  Lapaan RI:(Lembaga Penyelamat Asset dan Anggaran Belanja Negara Republik Indonesia) "Substansi Pilkada adalah kontestasi, namun jika ternyata bapaslon yang muncul tidak seimbang, masyarakat akan menilai miring kontestasi ini. Hingga muncul omongan tanpa kampanye pun Gibran jadi walikota,  Gibran akan lawan boneka atau kotak kosong. Yang lebih ekstrim ada omongan, tidak perlu ada pilkada yang menghabiskan banyak dana, daripada melawan kotak kosong, Gibran-Teguh langsung dilantik Walikota saja," ungkap BRM Kusumo..Putro, SH.MH yang masih menempuh Studi Program Doktor Ilmu Hukum (S3) di UNISSULA  Semarang ini...







Bagikan

RadarposTV