Tanggapan Anggota DPR RI Komisi IV Asal Jawa Tengah Drs. Hamid Noor Yasin, MM

Kamis, 02 April 2020 : 06:21
Anggota DPR RI Komisi IV Drs. Hamid Noor Yasin, MM
Radarpos.com, Jakarta - Demikian Tanggapan Anggota DPR RI Komisi 1V Jateng IV;

1. Presiden sedang menyiapkan perpres dan inpres pelarangan mudik lebaran tahun ini untuk mencegah penyebaran covid 19? Pendapat Anda?

Berkaitan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sedang mempersiapkan peraturan presiden (Perpres) dan instruksi presiden (Inpres) terkait ketentuan mudik Idul Fitri 2020.

Mesti detail, bahwa perpres atau inpres ini memiliki durasi singkat, yakni hanya tahun ini saja sebagai dasar hukum pengaturan mudik lebaran Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah untuk mencegah persebaran COVID-19.

Dasar hukum ini mesti detail terkait dengan durasi dan jangkauan wilayah. Pada Jangkauan wilayah tidak boleh dipukul rata, memberi kesamaan antara daerah rentan wabah dengan daerah yang masih bebas wabah.

"Saya setuju bila ini hanya berlaku pada daerah-daerah yang berstatus merah terutama daerah episentrum Jabodetabek. Untuk wilayah-wilayah yang dianggap aman, pemerintah tidak perlu terlalu ketat dan hanya bersifat himbauan saja. Ini seiring dengan penerapan karantina wilayah".

Pada prinsipnya saya setuju dengan Aturan yang sedang disiapkan untuk mencegah penyebaran virus Corona (COVID-19). Namun bila ternyata dalam waktu yang singkat wabah covid-19 ini mampu di atasi, mesti disiapkan skenario pencabutan perpress atau inpres ini terang Hamid.

2. Presiden juga menggratiskan pembayaran listrik selama 3 bln ke depan untuk kelas daya listrik 450 VA. Sementara yang berdaya 900 VA mendapat diskon 50 persen. Sudah tepatkan kebijakan ini?

Kebijakan menggratiskan pembayaran listrik selama 3 bulan ke depan untuk kelas daya listrik 450 VA. Sementara yang berdaya 900 VA mendapat diskon 50 persen sudah sangat tepat sekali.

Cuma ada yang kurang. Mestinya ada kompensasi berupa penurunan tarif listrik untuk golongan 1300 VA juga. karena Adanya tren penurunan harga minyak mentah dunia hingga 55%, jelas menekan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Listrik.

Tapi saya juga mengusulkan, penderitaan rakyat akibat wabah ini tidak cukup dengan hanya pada tarif listrik. Kita mengetahui bersama bahwa harga minyak mentah dunia terus turun tajam.

Bulan lalu tepatnya pada (24 februari 2020) harga WTI (West Texas Intermediate) mencapai diatas USD 50, dan saat ini sudah turun menjadi separuhnya, yaitu kurang dari USD 25.

Perlu ada kebijakan yang merakyat yang perlu dilakukan oleh pemerintah agar harga bensin mesti di sesuaikan selain tarif listrik. Ini listrikkan asalnya dari BBM juga, dengan murahnya minyak dunia, mestinya bensin dan tarif listrik juga turun.

Selain Listrik dan Bensin, Bantuan langsung mesti segera diupayakan. Saya menyarankan jangan dalam bentuk uang tunai. Karena uang tunai sangat rentan terhadap konversi peruntukkan.

Yang dibutuhkan masyarakat ini makanan yang tersedia dengan aman di rumah-rumahnya. Pemerintah dapat memberi Bantuan Langsung Sembako (BLS) dimana logistik ini akan aman dari konfersi peruntukan.

"Saat ini daya beli masyarakat pada umumnya, terutama menengah kebawah sangat lemah akibat dampak wabah ini. Jadi tidak cukup dengan kebijakan listrik saja, pemenuhan kebutuhan akan pangan dan biaya operasional akibat BBM mesti ditekan seiring penyesuaian rendahnya harga minyak dunia".

"Khusus kebijakan tarif listrik, Saya berharap diluar rencana tadi ada juga penyesuaian penurunan tarif hingga 1300VA yang juga masih tergolong masyarakat menengah cenderung bawah. Penurunan struktur tarif tersebut, diharapkan dapat mengurangi beban ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

3. Program keluarga harapan (PKH) ditambah jumlah penerimanya dari 9,2 juta menjadi 10 juta. Stimulus yang menggairahkan di tengah krisis akibat Covid 19?

Penambahan program PKH ini juga merupakan kabar gembira bagi rakyat Indonesia. Tapi yang perlu diperhatikan adalah seberapa akurat data calon penerima program sangat penting sekali.

Banyak penyelewengan program sosial berawal dari ketidak-akuratan data. Semakin presisi data yang dimiliki, semakin kecil potensi penyelewengan. Yang berikutnya adalah pengawasan pelaksanaan distribusi program (PKH) ini mesti harus ketat.

Jangan sampai yang tidak berhak malah dapat, yang berhak tidak dapat program, yang berikutnya tidak boleh ada Keluarga fiktif yang dapat program. Pada krisis akibat covid ini saya menyarankan pada program bantuan pemerintah kepada rakyat antara lain:
  1. Jangan bentuk uang tunia (tapi berupa sembako atau makanan pokok)
  2. Sumber Bantuan dari APBN. (pemerintah tidak boleh berlaku seperti Lembaga kemanusiaan yang meminta sumbangan pada rakyat). Tetapi rakyatlah yang perlu dibantu pemerintah.
  3. Peralihan dana cadangan pelaksanaan Pilkada untuk penanganan covid-19 yang sudah ditandatangan di DPR tidak boleh ada penyelewengan. Ini anggaran cukup lega di masing-masing daerah sebagai stimulus penanganan dampak wabah. Jadi tidak ada alasan tidak ada anggaran.
Satu Hal lagi saran untuk pemerintah adalah; Sarana pendidikan dan perlindungan perlu digencarkan secara official dari pemerintah yang membuat rasa aman dan nyaman secara psikologis.

Dengan adanya teknologi informasi yang serba cepat untuk mendapatkan informasi, Pemerintah mesti menjadi terdepan dalam mengedukasi masyarakat dengan informasi yang menyejukkan. Segala macam Hoax harus dikalahkan.

Jangan sampai di lingkaran pemerintah sendiri yang disusupi Produsen Hoax.Demikian Wawancara Dengan Anggota DPR RI Komisi IV.

(ADV)
Bagikan

RadarposTV