Jubir Pemerintah Sebut Pasien ODP dan PDP Jadi Prioritas Tes PCR

Sabtu, 18 April 2020 : 07:28
Jubir Pemerintah, Achmad Yurianto
Radarpos.com, Jakarta - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto menyampaikan, bahwa pengujian Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) akan diprioritaskan bagi Orang Dalam Pengawasan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP).

Sebab, hingga kini jumlah ODP sebanyak 173.732 dan PDP berjumlah 12.610. "Yang nantinya ini akan menjadi prioritas untuk dilaksanakan pemeriksaan dengan PCR atau real time," kata Yurianto, di BNPB, Jakarta Timur, Jumat (17/4).

Menurutnya, untuk mendukung hal itu sudah ada 34 laboratorium guna menguji PCR. Namun, katanya, jumlah itu kedepannya akan terus ditambah di seluruh Indonesia.Uji di 34 laboratorium yang aktif sebentar lagi tambah sebarannya," ujar Yurianto.

Lebih lanjut ia mengklaim, sudah ada 37.134 spesimen yang dilakukan uji PCR. Dari pemeriksaan spesimen tersebut, hasil pasien negatif sebanyak 31.211 orang dan total kasus positif sebanyak 5.923 kasus.

Arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Yurianto menyebutkan, arahan pertama presiden yakni melaksanakan pengujian sampel secara masif dan agresif. Tentunya, kata Yurianto, pengambilan sampel ini mengacu pelacakan kontak dekat pasien positif corona sebelumnya.

"Ini tujuannya adalah untuk secara komprehensif kami bisa menemukan kontak tracing dan kemudian dilaksanakan screening terhadap kontak tracing tersebut sehingga jika didapatkan kasus yang kemudian positif atau kasus yang kami duga memiliki gejala ke arah positif, bisa kami menindaklanjuti dengan isolasi yang tepat," jelasnya.

Selanjutnya, tambah Yurianto, arahan kedua Jokowi yakni layanan konsultasi medis bisa menggunakan teknologi. Ini ditujukan untuk mengurangi pergerakan orang menuju ke rumah sakit demi mengurangi risiko terjadinya penularan.

"Telah banyak layanan telemedicine yang disiapkan oleh pemerintah, oleh swasta yang terintegrasi bersama-sama. Oleh karena itu kami harapkan semua masyarakat yang membutuhkan konsultasi medis bisa menggunakan fasilitas ini dalam rangka untuk mengurangi resiko terpapar penyakit ini," ucap Yuri.

Selanjutnya, Jokowi pun meminta Gugus Tugas bersikap transparan dalam penanganan Corona. Bahkan, Jokowi juga meminta Gugus Tugas bisa efektif dalam berkomunikasi kepada publik.

"Keempat sudah barang tentu disiplin yang kuat untuk menghadapi pandemi ini harus muncul pada masyarakat. Penegakan hukum akan dilaksanakan dengan bantuan aparat negara. Ini tujuan kami agar pedoman-pedoman, agar instruksi, dan arahan yang sudah kami buat bisa dilaksanakan dengan disiplin," bebernya.

"Terakhir, kebijakan stimulus ekonomi yang telah dirumuskan oleh pemerintah harus betul-betul tepat sasaran dan berfokus pada pemutusan rantai penularan Covid-19," katanya.

(team)
Bagikan

RadarposTV