Tiga Ormas Melaporkan Pelanggaran ke Bawaslu Sukoharjo Termasuk Promeg 96

Kamis, 12 Maret 2020 : 16:28
Radarpos.com, Sukoharjo - Terkait dengan telah terjadinya tidak adanya netralitas ASN dan pelanggaran yang di duga kuat dilakukan salah satu Bacawabup (Bakal calon dan wakil bupati) Sukoharjo yang ber-initial EA, membikin resah kehidupan demokrasi masyarakat setempat yang bakal menjalankan Pilkada periode tahun 2020 – 20204 mendatang.

Menyikapi kasus ini dua elemen masyarakat yang tergabung dalam Promeg 96 Sukoharjo dan Elemen Masyarakat Sukoharjo (Elmaso) melaporkan EA di kantor Bawaslu Sukoharjo.

Secara rinci laporan itu menyebutkan, telah terjadinya penyimpangan tentang banyaknya beredar video melalui Media Sosial mengenai siswa sekolah, Pejabat Publik dan ASN yang dimobilisasi Bacawabup EA, Promeg 96 bersikap dan mendesak Bawaslu setempat agar segera menindaklanjuti dan memproses pelanggaran tersebut.

“Kami sebagai kader Banteng, prihatin dan menginginkan Pilkada ini dapat berjalan secara demokrasi, jujur, adil dan kondusif,” ujar Achmad Suyadi, Ketua Promeg 96, pada Senin (9/3) di ruang rapat Kantor Bawaslu Sukoharjo.

Lebih jauh Achmad mengatakan, pihaknya merasa prihatin dengan kondisi perpolitikan saat ini di Sukoharjo, dimana Abuse of poweryang dilakukan Ketua DPC PDIP Sukoharjo, Wardoyo Wijaya, SH, MH hanya untuk kepentingan pribadi, yakni untuk kepentingan kemenangan isterinya dan pasangannya, EA dalam Pilkada di Sukoharjo yang bakal di gelar pada 23 Sepetember 2020 mendatang.

“Sebagai bupati yang sekaligus Ketua DPC PDIP disini, tidak semestinya memberi contoh berpolitik yang buruk kepada masayarakat Sukoharjo” tandasnya

Sedangkan Iwan, Ketua Elmaso memaparkan laporannya, terkait dengan temuannya tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Agus Santosa yang kini masih menjabat sebagai Sekda Pemkab Sukoharjo.

Hal ini sebagai Pejabat ASN tidak menjaga dan menghormati netralisan sebagai pegawai negeri.

“Sesuai undang-undang, ASN itu seharusnya netral, sedangkan Sekda ini mendaftar sebagai bakal calon Bupati Sukoharjo, berarti dia memiliki KTA PDIP ini jelas pelanggaran” katanya.

Selain itu banyak ASN yang di mobilisasi EA untuk kampanye, maupun melantunkan nyanyian yang bertujuan untuk memenangkannya. Padahal saat ini belum waktunya kampanye, bahkan rekomendasi dari DPP PDIP juga belum turun.

Sementara itu Bambang Muryanto ST, MM sebagai Ketua Bawaslu Sukoharjo menanggapi protes dan temuan tersebut, mengaku siap untuk segera menindaklanjuti dan memproses kasus yang diajukan ke tiga elemen masyarakat tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan wewenang Bawaslu.

“Justru kami menghimbau kepada masyarakat untuk berani melaporkan penyimpangan maupun pelanggaran yang dilakukan peserta PIlkada di Sukoharjo kepada kami,” himbaunya.

(Team)
Bagikan

RadarposTV