Tarikan di SD Negeri Paron Nganjuk Dikeluhkan Wali Murid

Minggu, 23 Februari 2020 : 19:12
Radarpos.com, Nganjuk - Program Nawa Cita dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) 12 tahun wajib belajar gratis mulai tahun 2015. Namun, untuk SDN Paron, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, program Jokowi ini belum terlaksana sampai sekarang ini.

Padahal, Pemerintah dalam hal ini untuk menunjang program menuju Indonesia Pintar telah meluncurkan banyak program, antara lain dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH) dari Dinas Sosial, atau bisa diperoleh dari program Desa.

Ironisnya masih ada juga yang belum tersentuh dengan program tersebut. Seharusnya desa bisa ikut berperan aktif dalam rangka meningkatkan pendidikan di Desanya, dengan melalui PKH yang diusulkan oleh Pemerintah Desa atau menggunakan anggaran Desa, yang bersumber dana dari Dana Desa (DD) atau Pendapatan Asli Desa (PAD).

Karena kebetulan Kepala Desa (Kades) juga berperan sebagai Bendahara Komite SDN Paron, kecamatan Bagor tersebut.

Pasalnya, Suryati, yang berstatus Janda, yang sehari-harinya bekerja sebagai buruh tani (harian lepas), mengeluhkan dan merasa keberatan atas pembayaran ke 3 (tiga) anaknya yang masih duduk dibangku Sekolah Dasar di SD Paron, kecamatan Bagor.

Dia juga juga mengaku belum pernah mendapatkan bantuan kecuali Bantuan Siswa Miskin (BSM), itu pun baru sekali menerima untuk satu anak.

Suryati, yang warga Desa Paron, saat ditemui pada hari Sabtu (22/2/2020) dirumahnya mengakui, sebetul nya dia sangat berat sekali untuk membayar ke 3 anaknya sebesar Rp 15 ribu per anak. Kalau dikalikan 3 sudah Rp 45 ribu.

Tetapi, bagaimana lagi, demi putra saya dan bayar itu wajib. Kalau tidak bayar, nanti pas pengambilan rapot tidak dikasihkan.

Belum untuk Lembar Kerja Siswa (LKS) nya per semester, yang kelas 4 itu Rp 90 ribu, kelas 2 Rp 64 ribu. Belum anak saya yang sekolah di Madrasah Tsanawiyah (MTSn) juga perlu biaya,” tutur Suryati, orang tua murid dengan nada sedih.

Lain lagi dengan Ari, orang tua murid siswa kelas 1. Ari yang sehari- harinya sebagai penjual singkong, tempat tinggalnya dirumah kontrakan, juga warga Desa Paron mengatakan, dirinya juga merasa berat dan heran atas pembayaran Rp15 ribu per anak.

Dengan rincian Rp 6 ribu untuk gaji gtt/ptt yang ada, dan Rp9 ribu masuk paguyuban. Awalnya, kata pengurus Paguyuban, uang tersebut sebagai tabungan siswa, tetapi dipertengahan jalan ada pesan WhatsApp dari Pengurus, bahwa ada kegiatan ini yang harus memakai uang siswa itu.

"Orang tua murid tidak pernah diundang guna membahas dana yang terkumpul itu,” papar Ari saat dikonfirmasi oleh Radarpos.com. Saat ditanya, apa harapan Suryati dan Ari selaku orang tua murid kepada Pemerintah Kabupaten Nganjuk?.

Mereka mengatakan, ya dengan adanya program wajib belajar 12 tahun gratis, kami berharap kalau bisa untuk pembayaran disekolah di gratiskan. "Apalagi tingkatannya masih tahap sekolah dasar,” kata Suryari dan Ari kepada anggota foswi ketika dikonfirmasi.

Melihat dari keluhan dari kedua orang tua murid ini, kiranya Bupati Nganjuk segera mengambil langkah. Dan begitu juga pihak aparat penegak hukum segera turun melakukan penyelidikan terkait dugaan pungli tersebut. (team)
Bagikan

RadarposTV