Kusumo Putro Laporkan Oknum Pejabat Pembuat Sertifikat Ganda di Sukoharjo

Senin, 10 Februari 2020 : 11:55
Radarpos.com, Sukohajo - Ini baru temuan yang cukup heboh ada 21 sertifikat yang ganda Setelah melakukan investigasi di lapangan, meminta keterangan dan laporan masyarakat serta mengumpulkan dokumen sertifikat, maka dari sanalah ditemukan penyimpangan tentang terbitnya sertifikat ganda.

Dengan alat bukti yang kuat itulah, akhirnya LSM LAPAAN RI melaporkan kasus yang patut di duga diterbitkannya sertifikat ganda tersebut oleh sejumlah oknum pejabat mulai dari aparat Kelurahan, Kecamatan sampai BPN.

“Kejadian ini jelas menyimpang dari program PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap) tahun 2019 yang dibiayai melalui keuangan negara” kata BRM Kusumo Putro, SH, MH, ketua LSM LPAAN RI, Rabu (29/1) di Kejaksaan Negeri Sukoharjo.

Lebih jauh Kusumo yang juga anggota organisasi Advokat PERADI ini menjelaskan, setidaknya ada 21 sertifikat ganda yang terjadi di Desa Mojorejo, Kecamatan Bendosari, Sukoharjo.

Kejadiaan ini di duga telah terjadi dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang maupun pemalsuan dokumen (memanipulasi data) yang di duga kuat dilakukan oleh oknum aparat pemerintah setempat.

“Ini jelas merupakan tindakan melawan hukum, serta penyalahgunaan kekuasaan, sehingga terjadi gratifikasi dan pungli” Lanjut Kusumo yang kini sedang menempuh pendidikan S3 di Unisula Semarang.

Sehubungan dengan terjadinya kasus tersebut, LSM LAPAAN RI mendesak pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukoharjo untuk menindaklajuti dengan melakukan ferivikasi ke bawah, melakukan penyelidikan, berdasarkan alat bukti yang telah diserahkan LSM LAPAAN RI tersebut.

Kasus atau permasalahan program PTSL tahun 2019 telah jelas terindikasi dugaan konspirasi jahat antara oknum pejabat desa, kecamatan hingga BPN Sukoharjo.

”Tindakan ini di jerat melanggar pasal 263 KUHP dan Pasal 12 huruf e, Undang-undang No 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi” paparnya kepada beberapa media.

Sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang No 20 tahun 2001 dengan sanksi pidana paling singkat penjara 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun), serta pidana denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 milliar.

Dengan demikian pihak LSM LAPAAN RI sekali lagi mendesak Kejaksaan Negeri Sukoharjo untuk melakukan penyelidikan secara lebih intensif, karena anggaran program PTSL tersebut di biayai melalui APBN.

Sementara itu, Yoanes Kardinto, SH Kasi Intel Kejari Sukoharjo ketika dikonfirmasi mengatakan, pihaknya telah menerima berkas laporan dan alat bukti itu, selanjutnya akan mempelajari dulu laporan tersebut.

“Kami belum dapat memastikan kapan akan selesai dipelajari, namun kami akan serius menindaklanjuti laporan ini” tandasnya. (R-01)
Bagikan

RadarposTV